Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, dijelaskan bahwa  Dinas Perdagangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan umum di bidang perdagangan;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
  4. Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
  5. Pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi perdagangan;
  6. Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-comerce;
  7. Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
  8. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  9. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
  10. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  11. Pelaksanaan operasi pasar;
  12. Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  13. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  14. Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;
  15. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
  16. Pelaksanaan monitoring bidang perdagangan;
  17. Pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya Pemerintahan Dinas;
  18. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
  19. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perdagangan;
  20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan;
  21. Pengelolaan UPT; dan
  22. Pengelolaan kesekretariatan dinas.

 

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

 

(2) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari ;
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Kelompok Substansi Perencanaan;
    1. Bidang Perdagangan terdiri dari :
  4. Kelompok Substansi Promosi dan Pengembangan Usaha;
  5. Kelompok Substansi Distribusi; dan
  6. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian;
    1. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
  7. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana;
  8. Kelompok Substansi Pendapatan; dan
  9. Kelompok Substansi Bina Pedagang;
    1. UPT; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional